KOLAKA, MNN.COM — Meski tahapan kontestasi Pilkada Kolaka akan digelar Tahun 2024, namun geliat politik di Bumi Mekongga mulai panas.
Sejumlah bakan calon kini mulai adu taktik maupun strategi untuk menghait simpati publik. Bahkan isu sentementil mulai ditebar guna menjegal kompetitor yang dianggap kuat.
Aroma bernuansa pencegalan kini dialami Heryanto Suaib, Menurut isu yang beredar, dirinya telah menarik diri sebagai bakal calon bupati Kolaka pada pesta demokrasi Pilkada tahun 2024.
“Sepekan terakhir ini banyak yang konfirmasi ke saya, tentang beredarnya isu bahwa saya telah menarik diri tidak maju calon bupati tahun 2024. Sayapun tegaskan bahwa isu itu tidak benar. Dan, saya menganggap sebagai respon kepanikan lawan politik,” tuturnya, kepada media ini, Selasa, 17/5 melalui sambungan telepon.
Dijelaskanya, hingga saat ini tidak ada alasan mendasar untuk tidak maju di Pilkada Kolaka. Justru yang terjadi adalah semakin mengalirnya arus dukungan masyarakat termasuk suport dari elit – elit parpol.
“Tekad saya maju calon bupati adalah untuk mengabdikan diri kepada masyarakat agar daerah kita bisa lebih berkembang. Dan, saya maju calon bupati tidak mau ada keterlibatan cukong politik karena dipastikan kebijakan daerah ini akan terdandera dengan selera sponsor. Itu yang wajib dihindari,” terangnya.
Selain itu, dirinya kerap diterpa isi bahwa ia tak memiliki rekam birokrasi sehingga dikwatirkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan tidak optimal.
Terkait isu ini HRS menjelaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik yang dihasilkan melalui proses demokrasi. Bahkah tidak sedikit yang berhasil memajukan daerah adalah yang berasal dari non birokrasi.
“Tidak usah jauh – jauh, pak Rusda Mahmud berhasil membawa Kolaka Utara lebih maju pembangunannya ketimbang kabupaten induknya padahal beliau bukan dari birokrasi, Jadi sangat tidak fear kalau membandingkan antara figur dari birokrasi atau bukan, Toh juga diberbagai daerah, dipimpin dari birokrasi tulen tapi angka kemiskinan masih diatas angka rata – rata nasional. Bahkan dalam penempatan jabatan ASN kerap tidak sesuai aturan perundang undangan,” urai HRS.
Karena itu, kata HRS yang terpenting dari seorang pemimpin adalah niat baik, berlaku adil dan ketulusan dalam mengabdi.
HRS menjelaskan bahwa kalau soal mengelola pemerintahan dan pembangunan, negara sudah menyiapkan mekenisme dan tata cara yang diatur dalam perundang – undangan.
“Bicara soal bagaimana menjalankan pemerintahan sudah ada jabatan Sekda dan Staf Ahli. Lalu bicara teknis pelayanan dan pembangunan juga sudah ada instansi teknis, yaitu dinas dan badan. Begitu juga dalam urusan anggaran dan pengawasan sudah ada lembaga legislatif DPRD. Jadi sebenarnya tidak sulit. Yah akan susah kalau pemimpinnya tidak berlaku adil,” terang HRS.
Tentang peluangnya di Pilkada Kolaka. HRS mengatakan dirinya telah membentuk jaringan pemenangan di 135 desa dan kelurahan. Sedangkan trend popularitas, eksaptabilitas dan elektabilitas grafiknya terus menanjak.
“Jadi untuk survey tahap kedua akan diturunkan lagi dalam dalam waktu dekat. Tapi kalau dibaca hasil survey pertama cukup potensial bertumbuh. Dan kita yakin survey tahap kedua akan memberikan hasil yang menggembirakan. Indikatornya cukup terbaca dari pergerakan massa pendukung HRS yang terus bertambah dari waktu ke waktu,” tutup HRS. (R)
