PJ Wali Kota Kendari Mengikuti Rapat Koordinasi Bersama Mendagri Secara Virtual

Tanpak Suasana Rapat Koordinasi di Ruang Wali Kota Kendari (Foto Kom/Red)

KENDARI, MNN.COM – Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual untuk membahas penanganan inflasi di Indonesia. 

Dalam Rapat secara virtual ini yang dilakukan di ruang rapat Wali Kota Kendari pada Senin, (7/11/22).

Bacaan Lainnya

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjelaskan, bahwa terjadi penurunan angka inflasi secara nasional satu bulan terakhir ini. Bulan September 2022 angka inflasi nasional sebesar 5,95 persen, angka ini turun menjadi 5,71 persen pada bulan Oktober.

Baca Juga:  Kasad Kunker di Wilayah Kodam XIV Hasanuddin di Bumi Lulo Kota Kendari

“Luar biasa, ini adalah prestasi yang sangat baik, dan saya berkeyakinan disamping usaha pemerintah pusat, ini kontribusi pemerintah daerah kita bekerja bersama-sama inilah yang membuat angka ini turun,” ucap Tito Karnavian.

Dan mendagri kembali berharap bahwa kebersamaan ini terus dilanjutkan untuk menjaga kestabilan harga sehingga bisa terkendali.

Mendagri meminta di satu bulan setengah ini pemerintah segera menggunakan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak karena, data mereka menunjukkan masih terdapat puluhan triliun anggaran tersebut belum digunakan.

Untuk itu, hal serupa juga harus dilakukan terhadap dana APBD yang masih belum dicairkan, padahal belanja pemerintah daerah bisa memicu peredaran uang di daerah.

Baca Juga:  Dandrem 143/HO Berikan Paket Umroh Pada Prajurit dan PNS Serta Imam Masjid Al Kausar Jajaran Pada HUT Korem 143/HO

“Memperkuat daya beli masyarakat, daya beli masyarakat konsumsi rumah tangga, merupakan kontributor tertinggi untuk membangun angka pertumbuhan ekonomi, yang kedua belanja daerah sangat berfungsi mentriger swasta agar bergerak,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga Oktober 2022 belanja pemerintah daerah baru sebesar 58 persen, angka ini menurun jika dibandingkan tahun lalu sebesar 64 persen.

Diakhir pertemuan Mendagri kembali mengingatkan pada pemerintah daerah untuk kembali memperhatikan penanganan Covid-19 yang mulai menunjukkan peningkatan warga yang terpapar varian baru. (Kom/Red)

Pos terkait