Turunkan Kekerdilan di Sultra, BKKBN Gelar FGD Percepatan Penurunan Stunting di Buton

Tanpak Suasana Rapat Pembahasan Penurunan Stanting di Buton Oleh BKKBN Sultra (Foto Red)

SULTRA, MNN.COM — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bersama Tim Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Nasional tengah melakukan Pendampingan Terpadu di 12 Provinsi Prioritas Stunting. Wilayah Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Muna menjadi fokus pendampingan dengan dilaksanaannya Forum Group Discussion (FGD) Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting (20/07)

FGD dilaksanakan di 2 Desa yakni Desa Takimpo dan Desa Kaongkeongkea, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton secara Hybrid dengan narasumber dan fasilitator dari Sekretariat Kabinet, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agama, Kemenko PMK, dan BKKBN. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Buton juga diikuti oleh peserta dari TPPS Kabupaten, Kecamatan, Desa dan serta Tim Pendamping Keluarga. Kegiatan ini rencananya berlangsung hingga tanggal 21 Juli 2022.

Bacaan Lainnya

FGD Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting ini bertujuan sebagai media diskusi untuk menelaah seperti isu – isu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di lapangan, dengan mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari solusi serta memberikan rekomendasi /RTL dan pendampingan berkelanjutan .

Baca Juga:  Pekan Depan Bimtek Panitia Pilkades  Kabupaten Kolaka, Surat Kemendagri RI Bersifat Sangat Segera

Direktur Bina Ketahanan Balita dan Anak BKKBN, Irma Ardiana mengatakan, agar target kasus percepatan penurunan stunting wilayah Sultra berjalan lancar dibutuhkan komitmen dan koordinasi seluruh instansi terkait, melalui pendekatan pada hulu. Mulai dari remaja yang harus mendapatkan intervensi, PUS/ catin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan ibu menyusui, juga bayi usia 0-59 bulan.

“Strategi Pencegahan Stunting dari Hulu merupakan upaya preventif untuk memastikan setiap Catin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil,” ungkapnya “

Melalui pendekatan pada hulu, mulai dari remaja yang harus mendapatkan intervensi, PUS/Catin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan ibu menyusui, juga bayi usia 0-59 bulan”. Kata Irma.

Lebih lanjut Irma, melalui edukasi kesehatan reproduksi, gizi, dan penyiapan kehidupan berkeluarga, Skrining, Edukasi, dan Pendampingan Catin/ Calon PUS untuk memastikan setiap Catin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Strategi Pencegahan Stunting dari Hulu diimplementasikan dalam bentuk “Aplikasi Elsimil” atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil yang berfungsi sebagai Alat skrining untuk mendeteksi faktor risiko pada Catin.

Baca Juga:  Pj Bupati Kolaka Lantik Ketua TP PKK dan Kukuhkan Pj Ketua Dekranasda serta Bunda Paud, Bunda Paud Literasi 

Kendala yang dihadapi selain aplikasi Elsimil yang terkendala jaringan, kendala dilapangan calon pengatin biasanya datang mendadak untuk diperiksa lingkar lengan atas dan Hemoglobinnya.

Pada kesempatan yang sama Sitti Fathonah, PLT. Program manager Satgas Percepatan Penurunan Stunting Nasional juga mempertanyakan kendala dan hambatan apa saja yang ditemukan oleh TPPS di wilayah desa terkait, dalam kesempatan diskusi bersama TPK Desa Kaongkeongkea beliau sangat menginginkan ketersediaan alat untuk mengukur HB, serta tersedianya data Verifikasi dan Validasi data Pendataan Keluarga yang bisa menjadi data dasar TPK dalam melakukan intervensi di wilayahnya

Fathonah dalam kesempatannya juga menegaskan pentingnya data Ansit di kabupaten sehingga intervensi kedepan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Sekretariat Kabinet yang juga turut hadir dalam FGD di kabupaten Buton, sangat berharap apa yang disampaikan memang betul-betul masalah yang ada dilapangan dan jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga nanti yang menjadi rekomendasi sesuai permasalahan yang ada dilapangan. Ujarnya.

Rencananya Pemaparan Hasil FGD dan RTL yang dilakukan di Desa Takimpo dan Desa Kaongkeongkea akan dilaksanakan esok hari oleh Ketua TPPS Provinsi Sultra. (*)

Pos terkait