Tim Tabur Kejaksaan Agung, Tangkap Buronan DPO Kasus Ilegal Loging Kalimantan Barat

Ketgam :Tampak Tim Tabur Dari Kejaksaan Agung RI Melakukan Penangkapan Terhadap DPO Kasus Ilegal Logging (Foto Red Net)

JAKARTA, MNN.COM – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI)  melalui Tim Tangkap Buronan (TaBur), kembali menangkap buronan dengan Kasus Ilegal Loging atau tindak pidana usaha mengangkat serta  memiliki hasil hutan, tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Penangkapan DPO atas nama Prasetyo Gow (60) dilakukan  di The Royal Spring Hill Residence, Jalan  Benyamin Suaeb Pademangan, Kemayoran Jakarta Utara Pada Kamis 22 April 2021 pukul 11:30 WIB.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Account Officer Bank SulSelBar Cabang Utama Bulukumba, Status Tahanan Jaksa

Terpidana Prasetyo Gow, merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Propinsi Kalimantan Barat yang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI.

 Terpidana yang lahir di pontianak ini telah terbukti bersalah 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2370 K/PID/2005 Tanggal 28 Juli 2006. Terpidana PRASETYO GOW dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta dihukum membayar denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidier 5 (lima) bulan kurungan.

Diketahui, pada sebelumnya Terpidana melarikan diri dan mengubah bentuk wajah pada hidung dan rahang dengan cara operasi plastik di Jakarta,  serta menggunakan nomor telepon luar Negeri (Singapura).

Kemudian, Oleh Kejaksaan Agung,  Terpidana telah  dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, selanjutnya  menunggu Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat.

Baca Juga:  JKHP Sultra Resmi Laporkan PT. KKP ke Kejagung RI dan Mabes Polri

Selanjutnya, Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kappenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH.,MH  mengingatkan Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, menghimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan. (Sumber Penkum Kejagung RI)

Redaksi : MM/AJ

Pos terkait